Cara Membuat Paper Kuliah

Cara Membuat Paper Kuliah

Skripsi onboard   11:39 AM

Paper terdiri dari beberapa bagian (intinya berisi hal-hal berikut, tidak menutup kemungkinan untuk menyelipkan bagian lain yang dianggap penting) :

1. Judul dan nama penulis beserta keterangan untuk penulis (institusi dan email jika ada, atau nomer registrasi mahasiswa dan email untuk tugas kuliah)
2. Abstract yang merupakan rangkuman dari paper kita
3. Introduction (pendahuluan), biasanya berisi hal-hal berikut (tulis garis besarnya saja) :
   • deskripsi yang jelas tentang permasalahan (disebut juga dengan tujuan (purpose))
   • Tunjukkan mengapa permasalahan ini penting, menarik, dan menantang (motivasi)
   • Review yang singkat dan jelas mengenai penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penelitian kita (scope)
   • Tunjukkan gap/masalah yang ada pada penelitian sebelumnya dan menjadi pertanyaan yang ingin kita selesaikan dalam penelitian kita (gap indication)
   • Tulis dengan jelas solusi yang diusulkan (proposed approach) dan bagaimana ia bisa mengatasi gap yang kita sebutkan sebelumnya (solution)
   • Tuliskan secara global penemuan yang dihasilkan (result)
   • Tuliskan struktur penulisan bagian-bagian berikutnya (outline) 
4. Related Work (penelitian-penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian kita). Related work inilah yang nantinya akan kita tuliskan ke dalam daftar referensi.
5. Methodology (untuk bidang komputer atau penelitian yang ada hubungannya dengan komputer dapat menggunakan istilah system architecture). Jelaskan methodology yang digunakan, biasanya dijelaskan dengan bagan atau gambar untuk mempermudah pembaca memahami isi paper kita. Jelaskan pula deskripsi masing-masing bagian dalam gambar kita tersebut.
6. Experiment & result. Tuliskan eksperiment yang kita lakukan (data yang digunakan, jumlah data, sumber, dll) dan tuliskan hasil yang didapatkan beserta analisa dari hasil yang kita peroleh
7. Discussion. Tuliskan hal-hal yang ingin anda sampaikan dan isue yang menarik dari penelitian yang kita lakukan. Termasuk kesimpulan dan saran untuk penelitian kita lebih lanjut. Saran biasanya identik dengan future work.
8. Referensi, berisi semua referensi yang kita gunakan termasuk daftar paper di related work, buku atau resource yang mendukung yang kita gunakan untuk menyelesaikan penelitian kita.

KEMAMPUAN RASIO-RASIO KEUANGAN DAN PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMPREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

KEMAMPUAN RASIO-RASIO KEUANGAN DAN PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMPREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Skripsi onboard   9:49 PM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang kemampuan rasio-rasio keuangan dan pengaruh corporate governance dalam memprediksi peringkat obligasi pada industri perbankan Indonesia. Indikator variabel rasio-rasio keuangan yang digunakan adalah rasio CAR, APB, ROA, ROE, BOPO dan LDR sedangkan indikator variabel corporate governance terdiri dari kepemilikan institusi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan beberapa data akuntansi seperti kualitas audit, total assets dan debt to equity ratio sebagai variabel kontrol.

Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, terdiri dari 21 bank yang mengeluarkan obligasi dan terdaftar di PEFINDO mulai tahun 2003-2006. Metoda statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah Uji Mann-Whitney U-Test untuk hipotesis pertama karena distribusi data rasio-rasio keuangan tidak normal, dan menggunakan Uji Regresi Logistik untuk hipotesis kedua dan hipotesis ketiga.

Hasil penelitian hipotesis pertama dengan menggunakan Uji Mann-Whitney U-Test menunjukkan bahwa hanya rasio CAR dan BOPO yang secara statistik signifikan berbeda antara yang investment grade dan non investment grade dengan tingkat signifikan pada masing-masing rasio adalah 0.000<0 .05="" b="">dan 0.020<0 .05="" b="">, sedangkan rasio APB, ROA, ROE dan LDR secara statistik tidak signifikan berbeda antara yang investment grade dan non investment grade karena tingkat signifikan pada masing-masing rasionya adalah p>0.05. Dengan menggunakan Uji Regresi Logistik-Hosmer and Lemeshow Test, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa keseluruhan variabel rasio keuangan secara statistik mampu dalam memprediksi peringkat obligasi dan model ini fit (memiliki kesesuaian) dapat digunakan sebagai alat prediksi peringkat obligasi dengan tingkat signifikan pada 0.571>0.05, sedangkan dengan menggunakan Uji-Wald secara parsial hanya rasio BOPO yang paling signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi dengan tingkat signifikan pada 0.020<0 .05="" b="">. Dan penelitian ini juga memberikan bukti bahwa dengan menggunakan Uji Regresi Logistik-Hosmer and Lemeshow Test, keseluruhan variabel corporate governance secara statistik berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi dengan tingkat signifikan pada 0.478>0.050 sedangkan dengan menggunakan Uji-Wald secara parsial hanya variabel kepemilikan manajerial dan total assets  yang paling berpengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi dengan tingkat signifikan pada masing-masing variabel adalah 0.047<0 .05="" b="">dan 0.009<0 .05="" b="">

Kata Kunci : Rasio-rasio Keuangan, Corporate Governance, Peringkat Obligasi

Full Doenload, Klik disni

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN (SIK) TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROPINSI BANTEN

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN (SIK) TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROPINSI BANTEN

Skripsi onboard   9:46 PM

1.1   Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi informasi saat ini telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaannya yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial, pemerintahan, dan sebagainya. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemajuan yang sangat pesat, komputer sebagai media pengolah data elektronik dapat menyajikan berbagai informasi secara cepat, tepat, dan akurat.

Pada dasarnya informasi merupakan bagian penting untuk mengambil keputusan, sehingga kesalahan yang dilakukan manusia dapat dikurangi, bahkan tidak perlu terjadi. Keuntungan dari pentingnya informasi diantaranya ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memangkas jalur birokrasi, memperluas akses terhadap pihak lain, memudahkan pengawasan pada bawahan, serta dapat memberi keputusan pasti (Sedarmayanti, 2008: 5).

Dalam menunjang penyelesaian pekerjaan inilah maka peran teknologi komputer sangat penting diterapkan sebagai pendukung dalam pengelolaan informasi yang cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal merupakan komponen utama sistem informasi organisasi yaitu untuk pengolahan data dan informasi pada organisasi terkait.

Salah satu proses penerapan teknologi informasi dalam organisasi pemerintahan yang sedang berkembang dewasa ini khususnya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK). SIK merupakan media yang bertujuan memberikan layanan informasi tentang ketenagakerjaan. Berkembangnya sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola dengan bantuan teknologi komputer menunjukkan bahwa kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi ketenagakerjaan yang berbasiskan komputer sangat penting diterapkan.

Penerapan sistem informasi ketenagakerjaan pada instansi pemerintah akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi ketenagakerjaan serta mendapatkan pelayanan yang optimal. Kemampuannnya memutus rantai birokrasi serta menghilangkan hambatan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadikan teknologi informasi menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh suatu negara khususnya pada setiap daerah (Puspasari, 2009: 68).

Penerapan sistem informasi telah membuat semua pihak dapat mengetahui berbagai informasi yang ingin mereka ketahui dengan cepat. Sistem informasi juga merupakan penunjang utama dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Dengan lajunya gerak pembangunan yang semakin pesat, organisasi publik diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi sehingga dapat menunjang efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Dengan demikian maka jelaslah bahwa penerapan teknologi informasi dan sistem informasi pada instansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan bagi kemajuan organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Dengan sistem informasi yang baik dan tepat, maka segala pekerjaan yang ada dalam suatu keorganisasian dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten pada saat ini telah berhasil membangun suatu Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK). Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja yaitu kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.

Download Selengkapnya, Klik Disini 

PENGARUH KAMPANYE KEBERSIHAN LINGKUNGAN TERHADAP SIKAP MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPARE

PENGARUH KAMPANYE KEBERSIHAN LINGKUNGAN TERHADAP SIKAP MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPARE

Skripsi onboard   9:43 PM

1.1         Latar Belakang Masalah

Sebuah lembaga usaha terutama perusahaan yang dikenal dengan merk tertentu dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak bisa terlepas dari pembentukan citra di masyarakat konsumen sebagai sasaran usaha perusahaan yang bersangkutan. Citra sebuah perusahaan tentu tidak terlepas dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal perusahaan yang berpotensi memperkuat atau melemahkan upaya-upaya kearah pembentukan citra perusahaan tersebut di masyarakat luas.

Kondisi dunia usaha di Indonesia akhir-akhir ini memiliki berbagai persoalan yang berpengaruh pada jalannya perusahaan. Mulai dari kondisi ekonomi secara makro yang menyangkut masalah keuangan bagi perusahaan, terjadinya unjuk rasa buruh yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan akibat kenaikan harga-harga, sampai pada persoalan penanganan limbah industri yang berpotensi menimbulkan cemaran terhadap lingkungan. Tidak sedikit perusahaan yang terancam gulung tikar karena persoalan-persoalan ini. Ketika seluruh persoalan ini tidak bisa ditangani secara tepat maka akan timbul gangguan terhadap kelancaran jalannya perusahaan. Terganggunya kegiatan usaha baik secara fisik maupun ekonomi menimbulkan krisis multi dimensi yang dapat menjadi ancaman terhadap citra perusahaan yang sudah terbentuk maupun yang sedang dikembangkan.

Perusahaan-perusahaan dengan manajemen yang tertata dan terencana umumnya memiliki kesiapan guna mengantisipasi timbulnya ancaman yang diakibatkan oleh krisis. Meskipun krisis yang melanda setiap perusahaan berlainan bentuk dan waktu namun diyakini dapat bermuara menjadi suatu ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Ancaman ini bersifat sama bagi seluruh perusahaan yang dilanda krisis, yaitu terbentuknya citra buruk terhadap perusahaan dikalangan masyarakat. Citra ini terbentuk dari berbagai persepsi publik (public persepsion) sebagai akibat tidak jelasnya informasi tentang sebuah perusahaan yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk menjembatani kesenjangan informasi antara perusahaan dengan masyarakat, maka dalam sebuah perusahaan terdapat suatu bagian yang menangani masalah ini yang disebut Humas atau Hubungan Masyarakat  (Public Relation). Bagian humas ini secara berkesinambungan bekerja sebagai Information Traffic Control yang memberi masukan informasi tentang keadaan masyarakat kepada perusahaan dan sebaliknya dari perusahaan kepada masyarakat. Seluruh kegiatan humas disusun dan direncanakan sedemikian rupa dan lebih kepada upaya-upaya proaktif antisipatif. Dengan kata lain humas yang efektif dan efisien tidak hanya bekerja jika timbul masalah melainkan lebih kepada mencegah timbulnya masalah akibat kesenjangan informasi dua arah yang dapat menimbulkan ancaman terhadap citra perusahaan dalam berbagai aspek kegiatan usaha.

Oleh karena cakupan kegiatan humas sangat luas dan menyangkut kepentingan organisasi perusahaan secara menyeluruh maka sudah selayaknya humas berada langsung dibawah komando pimpinan puncak. Tugas humas tidak hanya menjalin komunikasi dengan distributor atau konsumen saja melainkan dengan seluruh komponen masyarakat.

Menurut Frank Jeffkins dalam (Ridwan, 2005:1), Humas adalah suatu kegiatan yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu keluar maupun kedalam, antara suatu organisasi dengan seluruh khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan saling pengertian.

Download selangkapnya, klik disini.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. FEDERAL INSURENCE FINANCE CABANG SERANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. FEDERAL INSURENCE FINANCE CABANG SERANG

Skripsi onboard   9:40 PM

A.           Latar Belakang Penelitan

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan melalui penetapan kebijaksanaan pemerintah akhir-akhir ini. Pada hakikatmya perluasan usaha memang membutuhkan pembiayaan dana, dan peralatan modal.

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat. Keinginan manusia untuk dapat memiliki suatu barang semakin meningkat dari waktu ke waktu, contohnya kebutuhan akan alat transportasi guna mendukung aktivitasnya sehari-hari.

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang banyak penggunanya, dan untuk dapat memiliki sepeda motor tersebut masyarakat bisa mendapatkannya dengan cara membeli secara tunai (cash) ataupun dengan cara kredit sesuai dengan kemampuan.

Dalam hal ini, PT. Federal Insurence Finance yang bergerak dibidang leasing, selanjutnya disebut PT. Federal Insurence Finance berfungsi menawarkan berbagai kemudahan yang dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor merk-merk terkenal seperti ; Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki dengan cara yang mudah dan cepat melalui sistem kredit. kegiatan utama Leasing ini bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan nasabah, diantaranya membutuhkan barang-barang modal seperti kendaraan bermotor dengan cara disewa atau dibeli sacara kredit, dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai kebutuhan nasabah sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka PT. Federal Insurence Finance  menetapkan kebijakan kreditnya dengan menetapkan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon konsumennya. Dimana data tersebut digunakan sebagai informasi yang akan dianalisa untuk menetapkan apakah calon konsumen tersebut layak mendapatkan kredit atau tidak.

Jaringan kantor cabang PT. Federal Insurence Finance lebih dari lima puluh kota diseluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 4.579 karyawan dengan jumlah konsumen sampai dengan bulan Maret tahun 2006 adalah sebanyak + 2.136 konsumen atau 62,5% dari 3.927 keseluruhan jumlah konsumen, (sumber : Police Register Sepeda Motor Wilayah Cilegon, Serang, Rangkas bitung, Maret 2006).

Besarnya kenaikan penjualan dan bertambahnya jumlah konsumen PT. Federal Insurence Finance ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan dalam pemberian kredit atau kebijakan PT. Federal Insurence Finance dalam memberikan kredit kepada para calon konsumennya. Contoh kebijakan pemberian kredit secara umum adalah dengan memberikan DP kecil, pemberian subsidi,  dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Kebijakan Pemberian Kredit Sepeda Motor dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Federal Insurence Finance Cabang Serang.

Full Download harap registras, disini.

BUDAYA KERJA PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PANGGUNGRAWI KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON

BUDAYA KERJA PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PANGGUNGRAWI KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON

Skripsi onboard   9:38 PM

           

1.1  Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi organisasi pemerintah yang mengemban tugas-tugas pemerintah karena keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan peran serta pegawai sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan pemerintahan dan tugas pembangunan.

1

Aparat kecamatan sebagai pegawai dituntut untuk dapat menjadi motor penggerak pembangunan karena aparat kecamatan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan lebih memahami keadaan dan kondisi masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa kelancaran menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kesempurnaan birokrasi tergantung dari kesempurnaan aparatur negara sehingga kualitas birokrasi kita tercermin dari kualitas aparatur negara.

Aparat Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. Terdapat cukup banyak jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan harus diurus atau diselesaikan di tingkat kecamatan. Urusan KTP misalnya, walaupun di beberapa daerah sudah dipusatkan di kabupaten, di banyak daerah lain di seluruh Indonesia masih harus ditangani oleh pemerintah kecamatan. Juga pengurusan berbagai perijinan. Selain melayani berbagai urusan pelayanan administratif kependudukan dan perijinan, pemerintah kecamatan juga mengemban tugas melaksanakan pelayanan dasar sektoral, mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya-upaya konkrit mensejahterakan masyarakat.

Full Download harap Register disini