Guru Penggerak Disiapkan sebagai Manajemen dan Pengajar Sekolah Rakyat, Mulai Operasional Juli 2025!

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan membangun Sekolah Rakyat mulai tahun 2025. Program ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 50 lokasi yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Dalam sejarahnya, Sekolah Rakyat di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan nama Volkschool. Sekolah Rakyat merupakan sebuah perjuangan yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan.

Sejarah Sekolah Rakyat

Dikutip dari Museum Pendidikan Nasional, Sekolah Rakyat awalnya merupakan Sekolah Dasar pada masa penjajahan Belanda yang pertama kali dibuka pada tahun 1892 di Bandung, Jawa Barat. Sekolah ini dikenal dengan nama Volkschool (Sekolah Rakyat).

Menurut Perpustakaan BSN, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah bagi pribumi yang dinamakan Volkschool atau Sekolah Rakyat (SR) untuk menerima tamatan sekolah rendah angka dua (ongko loro). Sekolah Rakyat bertujuan untuk mencerdaskan semua rakyat Indonesia selama masa penjajahan.

Sekolah Rakyat mulai digunakan secara resmi sejak 1941 sampai 13 Maret 1946, selama masa penjajahan Jepang, dengan nama Kokumin Gakko. Setelah Indonesia merdeka, Sekolah Rakyat lantas diubah menjadi Sekolah Dasar (SD) pada 13 Maret 1946.

Kemudian Sekolah Rakyat dibuka di seluruh Indonesia dan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat juga memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi semua kalangan.

Program Sekolah Rakyat

Adapun program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo rencananya dimulai pada bulan Juli 2025 di daerah yang sudah siap secara infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Target Sekolah Rakyat ini adalah anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tidak hanya untuk pendidikan dasar, program Sekolah Rakyat ini akan dibuka untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan standar pendidikan nasional. Adapun untuk proses seleksi dilakukan bertahap mulai dari verifikasi status ekonomi hingga tes akademik.

Pengajar Sekolah Rakyat

Kabar baik  bagi para guru yang telah mengikuti Program Guru Penggerak. Saat ini pemerintah akan merekrut  sebanyak 60 ribu guru penggerak untuk ditugaskan sebagai tim pengajar Sekolah Rakyat. Seleksi  Guru Penggerak akan dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan  Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai bulan April 2025. 

Program Guru Penggerak bertujuan untuk merekrut dan melatih ribuan guru yang memiliki kemampuan khusus untuk menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf  menuturkan akan ada 60 ribu Guru Penggerak yang dibutuhkan  untuk diseleksi sebagai tim pengajar Sekolah Rakyat. " Nanti akan  akan ada seleksi dari sekian ribu guru yang sudah lulus seleksi itu. Untuk Guru Penggerak itu, kan ada 60.000 lebih itu," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf. 

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan proses seleksi akan dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Guru sudah disiapkan Dikdasmen, tinggal diseleksi ulang, " cetusnya. 

Pihaknya masih menghitung pasti tenaga pengajar berdasarkan jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang akan dibuka pada tahun ajaran baru. " Kita masih rapat,  kebutuhannya berapa  guru, saat ini masih tahap simulasi, " cetusnya. Guru-guru ini akan terlibat dalam berbagai program, salah satunya adalah menjadi pengajar di Sekolah Rakyat, guru penggerak dipriortaskan karena sudah menjalani pendiidkan sekitar 6 sampai 9 bulan sehingga dianggap memiliki kompetensi yang mumpuni sejalan dengan kebutuhan belajar dan kurikulum di sekolah rakyat nantinya.