Memahami Jabatan Fungsional PNS Daerah

Berdasarkan Permendagri No 70/2011 tentang  Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Pemerintah Daerah  (lengkapnya baca di sini), jabatan fungsional PNS ada 2 yaitu fungsional umum dan fungsional tertentu. Jabatan fungsional umum menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi (namun naik pangkatnya secara reguler), sementara jabatan fungsional tertentu pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya  berdasarkan prestasi kerjanya dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Umum

Menurut Permendagri tersebut, seluruh pegawai yang tidak mempunyai jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, diarahkan mempunyai jabatan fungsional umum (pasal 7 ayat 1). Masih menurut Permendagri tersebut, Bupati/walikota/gubernur selambat-lambatnya setahun setelah dikeluarkannya Permendagri 70/2011, harus menetapkan melalui peraturan bupati/gubernur nama-nama jabatan fungsional umum yang ada di daerahnya dengan referensi lampiran Permendagri tersebut. Contoh jabatan fungsional umum misalnya bendahara barang, agendaris, pengemudi, penginventaris barang dan ATK, operator komputer, dll (di sejumlah daerah jumlahnya bisa sekitar 228 jabatan yang tersebar di SKPD). Sebagai contoh kabupaten yang telah membuat Perbup tentang Jabatan Fungsional Umum adalah Kabupaten Banyuwangi (klik dan download contoh perbupnya di sini).

(Mohon lihat Lampiran Permendagri No 70/2011 tentang nama-nama jabatan fungsional umum)

Hal yang belum jelas, adalah peraturan pusat tentang bagaimana  besarnya tunjangan jabatan fungsional umum? Menurut beberapa sumber, hal tersebut diatur dalam peraturan bupati/walikota/gubernur, dengan pemberian tunjangan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah/APBDnya.

Jabatan Fungsional Tertentu

Berbeda dengan jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu di Indonesia  ada 114 jabatan  (bandingkan di Malaysia sudah ada sekitar 300 jabatan) dengan dukungan peraturan yang sangat rinci per jabatan  seperti misalnya ada instansi pembina, ada Perpres/Keppres, Permen PAN sebagai juknis serta sudah disebutkan jelas besarnya tunjangan per jabatan. Menurut BKN, jabatan fungsional tertentu adalah sebuah sistem untuk membentuk profesionalisme PNS serta didampingi pendukung yang menunjang pola karier, misalnya dengan seringnya diadakan diklat/pelatihan/seminar serta uji kompetensi/sertifikasi.

(Mohon lihat Daftar 114 Jabatan Fungsional tertentu, dasar acuan dan besarnya tunjangan)

Jabatan fungsional tertentu dibagi 2, tingkat trampil dan tingkat ahli, dengan jenjang sbb :

I. JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL
1, Pelaksana Pemula, II/a, Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjulan Tingkat Atas
2, Pelaksana, II/b-II/c-II/d
3, Pelaksana Lanjulan, III/a-III/b
4, Penyelia, III/c – III/d
II. JABATAN FUNGSIONAL AHLI
1, Ahli Pertama, III/a-III/b, Sekurang-kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau D-IV
2, Ahli Muda, III/c – III/d
3, Ahli Madya, IV/a-IV/b-IV/c
4, Ahli Utama, lV/d – IV/e

Menurut Menpan, dengan akan adanya UU ASN (Aparatur Sipil Negara, baca risalah rapat-rapat Menpan dengan DPR di sini), jabatan fungsional umum nantinya akan dikurangi dan diarahkan seluruhnya ke jabatan tertentu agar PNS punya kemampuan serta keahlian, yaitu dengan diikutkan diklat dan pelatihan. Menpan dalam Raker dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu mengistilahkan “jabatan fungsional umum itu artinya semua bisa sedikit-sedikit tapi sedikit-sedikit bisa, jadi tidak bisa dipakai”.Diharapkan, dengan reformasi birokrasi di bidang SDM, birokrasi yang kaya fungsi dengan struktur organisasi yang datar/flat bisa tercapai.