TANYA DAN JAWABAN TENTANG KEBIJAKAN e-GOV

 

1. Menurut anda bagaimana strategi mengatasi Digital Divide dan meningkatkan e-literacy di Indonesia, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih sangat buruk. (untuk mengetahui tingkat IPM Indonesia, baca http://www.batukar.info/komunitas/articles/global-ipm-2010-dan-kita-patutkah-si-miskin-berharap  dan  http://arrahmah.com/read/2010/12/11/10243-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-jauh-di-bawah-malaysia.html ) Jelaskan dengan singkat dan mengena.
   
2. Jika anda menjadi pembuat kebijakan di bidang e-government, menurut anda bagaimana melakukan pentahapan e-gov yang baik dan benar? Jelaskan!
   
3. Bagaimana cara menetapkan kebutuhan Infrastruktur E-Government di sebuah Institusi? Jelaskan!
   
4. Pemimpin bagaimana yang dapat mendukung e-leadership? Jelaskan!
   
5. Bagaimana menciptakan Budaya organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan e-government di sebuah Institusi pemerintah? Jelaskan!
   

 

3. Secara umum, penentuan Kebijakan Pembangunan e-Government akan dipengaruhi oleh 3 hal seperti digambarkan sebagai berikut:

1. yang harus pertama dilakukan oleh sebuah institusi dalam pentahapan menentukan kebutuhan infrastruktur e-government adalah melakukan survey system yang ada yakni infrastruktur komunikasi data, komputer, jaringan komputer dan sistem aplikasi. Survey inilah yang harus dilakukan dalam tahapan pertama yang mesti dilakukan. Apa saja yang sudah ada saat ini, guna engidentifikasi masalah dan kendala yang dapat mempengaruhi kebijakan yang nanti akan diambil.

Kedua, yakni Pengaruh yang datang dari perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah ini menentukan bagaimana arah pembangunan daerah kedepan yang akan diimplementasikan. Karena tanpa ada perencanaan pembangunan tidak aka ada yang dibangun. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan ini sangat penting. Selanjutnya renstrada, yakni rencana setrategi daerah, rencana-rencana srtategi apa saja yang akan dibuat terkati perencanaan pembangunan yang sudah dibuat. Kemudian, pengaruh kebijakan politik, kebijakan politik inilah yang sangat kuat yang akan mempengaruhi, karena didalamnya banyak sekali kepentingan-kepentingan. Pengaruh selanjutnya adalah kebutuhan pengguna, dimana seberapa besar pengguna yang akan memakai fasilitas-fasilitas pelayanan, setelah kebijakan ini dibuat. Dan terahir ketersediaan anggaran, dimana ini juga sangat menenentukan apakah kebijakan ini akan dibuat atau tidak, karena tanpa adanya anggaran tentunya semuanya tidak akan berjalan, walaupun semuanya tidak sia-sia. Kelima faktor tersebut itulah yang akan sangat menentukan prioritas kebutuhan spesifik masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi pemerintahannya.

Ketiga, Pengaruh datang dari pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan e-Government selama ini. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Daerah dari pelaksanaan studi banding ke daerah / negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan e-Government. Pengaruh ini sangat menentukan, karena dari pengalaman-pengalam inilah sebuah institusi bisa mengimplementasikan dengan baik. Intinya, pembelajaran yang paling penting disini adalah pengalaman-pengalaman yang dimiliki, baik itu dari yang sudah dilakukan, maupun dari pembelajaran dari orang lain.

Kemudian, ada 2 faktor penting yang patut untuk dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas pembangunan e-Government:

• Sumber Daya Manusia (SDM)
  

Dalam kontek apapun SDM sangat menentukan suatu organisasi/intasnsi jika suatu organisai tersebut ingin berjalan dan tercapai tujuan, oleh karena itu, Untuk dapat melaksanakan program pengembangan e-Government dengan optimal diperlukan SDM yang menguasai kompetensi dasar bidang komputer, jaringan komputer dan internet, minimal sebagai pengguna biasa. Khusus untuk para pejabat / pengambil keputusan, maka mereka perlu juga mengetahui konsep dasar Sistem Informasi Manajemen (MIS: Management Information System). Jika pre-requisite tersebut belum dipenuhi, ada beberapa langkah yang dapat diambil, misalnya melalui pelaksanaan Program Sosialisasi e-Government, sosialisasi/pelatihan MIS dan Sistem Pendukung Keputusan (DSS: Decision Support System).

• Infrastruktur Komunikasi Data, Komputer, Jaringan Komputer dan Sistem Aplikasi
  

Dan Ketersediaan infrastruktur inilah yang akan menunjang SDM tadi dalam bekerja, karena tanpa adanya inrastrkur komunikasi data, komputer dan jaringan komputer merupakan pre-requisite kedua, mengingat aplikasi e-Government memang hanya bisa berfungsi optimal jika infrastruktur tersebut sudah tersedia. Sedangkan sistem aplikasi juga perlu dianalisa apakah dapat berfungsi di infrastruktur yang saat ini sudah ada, atau perlu melakukan perbaikan (upgrading) atau bahkan pengadaan infrastruktur baru. Dan dua-duanya inipun saling menunjang, artinya tidak bisa dipisahkan.