TRIAS POLITICA

TRIAS POLITICA

John Locke

•       Pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632 – 1704),

            Two Treatises on Civil Government (1690) :

•       Eksekutif : Pelaksana Kebijakan + Pengadilan

•       Legislatif : Pembuat Kebijakan          

•       Federatif  : Hubungan Luar negeri (Terutama negara jajahan)

Montesquieu

•       Montesquieu (1748), The Spirit of The  Laws

•       Eksekutif : Pelaksana Kebijakan

•       Legislatif : Pembuat Kebijakan

•       Yudikatif : Pengadilan

Tujuan :

•       Menghindari Penumpukan Kekuasaan

•       Terbangunnya Check and Balances

Perubahan Konseptual

•      Separation of Power (Pemisahan Kekuasaan)

•      Division of Power (Pembagian Kekuasaan)

A. Lembaga Eksekutif

Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan Negara:

•       Sempit             : Presiden/ Perdana Menteri dan kabinetnya

•       Luas    : Presiden/ Perdana Menteri + Birokrasi

Para pejabat politik yang memegang peranan pelaksanaan kebijakan di mana mereka dipilih dan diangkat untuk waktu yang terbatas dengan tugas memprakarsai kebijakan serta menggerakan kerja birokrasi.

Dua Fungsi Lembaga Eksekutif :

      Chief of Executive (Kepala Negara) : Lembaga pelaksana fungsi-fungsi formal Kenegaraan

      Head of Government (Kepala Pemerintahan) : Lembaga yang melaksanakan fungsi dan kebijakan pemerintahan.

Parliamentary Executive :

      Ada pemisahan fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

      Kepala Pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen

      Kabinet dibentuk oleh parlemen

    Cenderung tidak stabil

Elected “Monarch

KEPALA NEGARA (biasanya presiden) yang dipilih oleh badan legislatif atau sebuah lembaga pemilihan (electoral college) khusus, tapi tidak mempunyai kekuasaan dalam pembuatan kebijakan. Contoh: Presiden Austria, Jerman, India, Indonesia (masa Demokrasi Parlementer), etc.

Presidentially Executive

      Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di satu lembaga (Presiden)

      Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen

      Kabinet hak prerogatif Presiden

      Cenderung Stabil.

Bidang Kekuasaan

•       Diplomatik

•       Militer

•       Administratif

•       Legislatif

•       Yudikatif

B. Lembaga Legislatif

            Pertama kali muncul di Inggris, ketika para bangsawan inggris berhasil memaksa Raja John untuk menjamin dan mengakui beberapa hak dan privileges mereka yang tercantum dalam magna charta (1215). Ini menjadi awal bagi cikal bakal house of lord dalam parlemen Inggris.

           

            Perwakilan adalah Seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Sistem Perwakilan :

—  Unikameral

            Lembaga perwakilan terdiri dari satu kamar

—  Bikameral

            Lembaga perwakilan terdiri dari dua kamar:

1. Majelis Rendah à Biasanya perwakilan partai politik yang dipilih melalui pemilu
2. Majelis Tinggi à Representasi daerah atau kelompok masyarakat tertentu, bisa mewakili keturunan (Inggris, House of Lord), ditunjuk (Kanada), daerah secara independen (Indonesia, DPD) atau daerah via partai politik (USA, Senat)

—  Trikameral à Indonesia doang se-Dunia, ada MPR sebagai lembaga ketiga

Tipe Perwakilan :

1. Delegasi (Mandat)

Wakil rakyat merupakan corong rakyat, harus senantiasa berkonsultasi dengan konstituen dalam menentukan pilihan atau membuat kebijakan

2. Trustee (Independen)

Wakil rakyat bebas menentukan pilihan atau kebijakan tanpa harus berkonsultasi dgn konstituen.

3. Partisan

Mengikuti kehendak partai, bukan rakyat

      4. Politico

    Angin-anginan

Fungsi Lembaga Legislatif :

      Menentukan Kebijakan

1. Hak Budget
2. Hak Inisiatif
3. Hak Amandemen

      Pengawasan

1. Hak Bertanya
2. Hak Interpelasi
3. Hak Angket
4. Hak Mosi (pernyataan Pendapat)

      Perwakilan

1. Agregasi
2. Artikulasi

C. Lembaga Yudikatif

1. Common Law  àJudge Made Law
2. Civil Law à Hukum terkodifikasi.

Judicial Review

Hak untuk menguji apakah sebuah peraturan sesuai atau tidak dengan aturan diatasnya.

      Judicial Review seringkali dipakai sebagai istilah untuk menguji UU apakah sesuai atau tidak dengan UUD dan dilaksanakan oleh MK. Sedangkan untuk menguji aturan dibawah undang-undang apakah sesuai atau tidak dengan UU seringkali disebut Uji Materiil dan dilaksanakan oleh MA.

Sumber: 

Berbagai sumber.